Sampah Bandung: Buat Kompos Yuk!

Sampah Bandung: Santunan TPA Leuwigajah Dialokasikan Rp 29,4 Miliar

Santunan TPA Leuwigajah Dialokasikan Rp 29,4 Miliar: "BANDUNG, (PR).-
Pemkot Bandung menganggarkan santunan bagi korban longsor TPA Leuwigajah sebesar Rp 29,4 miliar pada perubahan APBD 2005. Pos tak tersangka mendapat alokasi terbesar dalam rencana perubahan APBD yang bernilai total Rp 50 miliar tersebut.
�Perubahan APBD yang diajukan pemkot sebesar Rp 50 miliar termasuk Rp 29,4 miliar di antaranya untuk santunan korban longsor TPA Leuwigajah. Rencananya Perubahan APBD akan disahkan,Kamis (20/10),� kata Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung, Lia Noer Hambali, Jumat (14/10)."

Sampah jadi Kompos?

85% sampah Bandung adalah sampah organik! Jadi, kenapa kita tidak ubah semua sampah organik itu menjadi kompos? Caranya mudah!

Ikuti saja langkah berikut:

1. Siapkan wadah berpenutup dengan sistem ventilasi yang baik.
2. Potong kecil-kecil sampah organik.
3. Campur dengan sumber bakteri dekomposisi (mis: kotoran sapi, kompos).
4. Masukkan ke dalam wadah berpenutup.
5. Biarkan 2-3 minggu.
6. Panen.

Gampang!

Masyarakat Bandung dengan Sampah yang Menjengkelkan

Menjengkelkan sekali ketika melihat sampah berserakan di mana-mana, terlebih jika hal itu terjadi persis di sebelah tong sampah yang sudah di cat "hijau-kuning-merah", seperti yang terjadi di kampusnya orang pintar, ITB! Orang pintar memang tidak selalu memiliki kepedulian pada kebersihan, tetapi jika hakekat sehat yang membawa keseimbangan lahir dan batin tidak pernah singgah di kampus ini, itu keterlaluan.
Bung! Kalau membuang sampah dengan semestinya saja tak becus, enggak usah mengaku sebagai orang intelek dah! Masyarakat Bandung memang memiliki masalah, dan masalah yang paling menjengkelkan memang adalah masalah kebersihan. Duh!

Apa Kabar Perda K3 Kota Bandung?

Telah lama aku tidak lagi mendengar gonjang-ganjing permasalahan peraturan daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Kota Bandung. Entah mengapa, masalah ini mendadak hilang, tak terdengar lagi. Rencana implementasi bertahap yang pernah digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah, tidak pernah terdengar lagi bagaimana kelanjutannya. Persis, itulah yang aku khawatirkan dulu, bahwa masalah ini memang tidak cukup hanya dengan mengeluarkan Perda, dan mensosialisasikan seadanya saja.

Pemerintah dan jajarannya seyogyanya turun ke bawah, dan secara konsisten dan high-profile harus selalu memberikan dorongan moril kepada seluruh komponen masyarakat agar "melek" dan sadar bahwa kita telah memiliki Perda tentang K3. Implikasi dari semua ini memang harus telah disadari sejak awal. Menerapkan peraturan yang berdampak luas memang tidak bisa setengah-setengah.